Sebagai Bendahara BOS yang memungut Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), wajib menyetorkannya ke kas negara. Bagaimana cara menghitung dan cara bayar pajak dana BOS online ini?
Mekari Klikpajak akan mengulas seputar ketentuan hitung dan membayar pajak dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Anda.
Mekari Klikpajak adalah penyedia jasa aplikasi pajak online mitra DJP resmi, yang berkomitmen membantu dunia usaha mencapai #Powering Business Growth setiap perusahaan.
Klikpajak hadir untuk memenuhi kebutuhan Anda dalam mengembangkan bisnis melalui penyediaan support system perpajakan elektronik terintegrasi dengan akuntansi online Jurnal.id, serta didukung sistem Application Programming Interface (API), seperti e-Faktur API dan e-Bupot API yang membuat pengelolaan pajak bisnis makin praktis.
Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!
Daftar Isi
1 Kewajiban Bendahara Dana BOS
1.1 Beberapa Ketentuan PPN Khusus Bendahara BOS
2 Perhitungan dan Pemungutan Pajak Belanja ATK Dana BOS
2.1 Contoh Cara Hitung Pajak ATK Dana BOS
3 Langkah-Langkah Cara Membayar Pajak Dana BOS
3.1 Lebih Mudah Cara Bayar Pajak BOS di e-Billing Klikpajak
3.2 Batas Waktu Pembayaran / Penyetoran Pajak Dana BOS
Kewajiban Bendahara Dana BOS
Bendahara yang ditunjuk satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah wajib menerima, menyalurkan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan keperluan belanja negara yang berkaitan dengan program dana BOS.
Cara penggunaan dana BOS dalam pembelian barang diatur dalam peraturan pemajakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) RI.
Bendahara BOS atau instansi pemerintah wajib melakukan pemungutan belanja barang dan/atau jasa dengan tarif 11% dari Dasar Pengenaan Pajak/DPP (sesuai UU HPP) untuk SMA Negeri.
Sedangkan untuk SMA swasta, bendaharawan bukan pemungut PPN, melainkan oleh rekanan.
Sebagai pihak yang memungut pajak, bendahara wajib menyetorkan ke kas negara.
Beberapa Ketentuan PPN Khusus Bendahara BOS
- Pihak yang tidak wajib memungut PPN yakni bendahara sekolah swasta, lembaga pendidikan swasta, pesantren yang diberikan dana BOS oleh Kementerian Pendidikan Nasional.
- Faktur Pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) Rekanan Pemerintah dilakukan pada saat penyampaian tagihan.
- PPN dibayar dan disetor oleh bendahara BOS paling lambat tanggal 7 bulan berikutnya dan dilaporkan paling lama tanggal 14 bulan berikutnya.
- Apabila jumlah pembayaran paling banyak Rp2.000.000 tidak termasuk jumlah PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang dan bukan pembayaran yang dipecah dari suatu transaksi yang nilai sebenarnya lebih dari Rp2.000.000, maka pemungutan dilakukan oleh PKP Rekanan Pemerintah.
- Apabila PKP Rekanan Pemerintah tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), maka PPN tetap dipungut oleh Bendahara BOS dengan NPWP berisi angka nol kecuali pada kode KPP (Contoh: 00.000.000.0-141.000).
Baca Juga: Pajak Dana BOS : Ketentuan, Jenis dan Cara Lapor
Ilustrasi instansi sekolah yang menggunakan dana BOS
Perhitungan dan Pemungutan Pajak Belanja ATK Dana BOS
Dalam penghitungan pemungutan pajak dana BOS, bendahara yang menggunakan dana APBN/APBD/APBDesa harus memerhatikan hal berikut:
- Nilai belanja barang di atas Rp1 juta termasuk PPN (bendahara wajib memungut PPN).
- Nilai belanja di atas Rp2 juta (bendahara wajib memungut PPh Pasal 22 sebesar 1,5% dari Dasar Pengenaan Pajak/DPP).
- Jika nilai belanja di atas Rp2 juta (bendahara wajib memungut PPN dan PPh 22).
- Jika nilai belanja di atas Rp1 juta tapi masih di bawah Rp2 juta (bendahara hanya memungut PPN).
- Jika nilai belanja di bawah Rp1 juta (PPN tetap ada, tapi dipungut oleh PKP penyedia barang, bukan dipungut bendahara)
Contoh Cara Hitung Pajak ATK Dana BOS
Sekolah AAA melakukan transaksi belanja alat tulis kantor atau ATK dengan harga yang berbeda, di antaranya:
- ATK 1 seharga Rp5.550.000 (harga termasuk PPN)
- ATK 2 seharga Rp1.110.000 (harga termasuk PPN)
- ATK 3 seharga Rp990.000 (Harga termasuk PPN)
1. Cara menghitung pajak PPN dan PPh 22 dana BOS belanja ATK 1
Rincian nilai Faktur Penjualan ATK 1:
Rumus perhitungan pajak ATK dana BOS = Tarif PPN x Harga Barang ATK
Harga = Rp5.000.000
PPN = 11%
= Rp5.000.000 x 11%
= Rp550.000
Harga ATK 1 termasuk PPN = Rp5.000.000 + Rp550.000 = Rp5.550.000.
Sebagai bendahara yang menggunakan APBN/APBD/APBDesa, memiliki kewajiban sebagai wajib pungut atas rincian transaksi faktur tersebut.
Karena nilai transaksi belanja ATK 1 tersebut lebih besar dari Rp1 juta, maka bendahara wajib memungut PPN sebesar Rp550.000 tersebut.
Kemudian, karena nilai transaksi pada faktur tersebut di atas Rp2 juta, maka bendahara juga wajib memungut PPh Pasal 22 atas belanja barang sebesar 1,5% dari DPP.
Rincian PPh 22 belanja ATK 1:
Harga = Rp5.000.000
PPh 22 = 1,5%
= Rp5.000.000 x 1,5%
= Rp75.000
Dengan demikian, bendahara wajib memungut 2 objek pajak yakni PPN dan PPh 22. Sehingga, ketika tagihan tersebut akan dibayarkan ke penyedia barang ATK, maka bendahara akan memungut pajak sebesar:
Rincian pajak ATK 1:
PPN = Rp550.000
PPh 22 = Rp75.000
Total pajak:
= Rp550.000 + Rp75.000
= Rp625.000
Maka, jumlah yang dibayar bendahara ke penyedia barang ATK sebesar:
Jumlah yang dibayar = Rincian Faktur Penjualan – Total Pajak
= Rp5.550.000 – Rp625.000
= Rp4.925.000
Sehingga bendahara memungut PPN dan PPh 22 serta menyetorkannya ke kas negara sebesar Rp625.000
2. Cara menghitung pajak PPN dan PPh 22 dana BOS belanja ATK 2
Rincian nilai Faktur Penjualan ATK 2:
Harga = Rp1.000.000
PPN = 11%
= Rp1.110.000 x 11%
= Rp110.000
Harga ATK 1 termasuk PPN = Rp1.000.000 + Rp110.000 = Rp1.110.000.
Karena harganya di atas Rp1 juta, maka bendahara memungut PPN sebesar Rp110.000 tersebut. Namun belanja ATK 2 ini tidak dipungut PPh Pasal 22 karena nilai transaksinya di bawah Rp2 juta.
Sehingga jumlah yang dibayar bendahara ke penyedia barang ATK sebesar:
= Rincian Faktur Penjualan – Total Pajak
= Rp1.000.000 – Rp110.000
= Rp1.000.000
Sehingga bendahara hanya memungut PPN dan menyetorkannya ke kas negara sebesar Rp110.000.
3. Cara menghitung pajak PPN dan PPh 22 dana BOS belanja ATK 3
Rincian nilai Faktur Penjualan ATK 3:
Harga = Rp900.000
PPN = 11%
= Rp900.000 x 11%
= Rp99.000
Harga ATK 1 termasuk PPN = Rp900.000 + Rp99.000 = Rp990.000.
Namun bendahara tidak boleh memungut PPN belanja ATK 3 sebesar Rp99 ribu tersebut, karena nilainya di bawah Rp1 juta, sehingga berlaku mekanisme wajib pungut bagi bendahara.
Artinya, PPN tidak dipungut oleh bendahara, tapi bendahara membayar PPN ke penyedia barang ATK 3 dan penyedia barang membayarkannya ke kas negara berdasarkan mekanisme umum.
Sehingga bendahara akan membayarkan ke penyedia barang ATK 3 sebesar Rp990.000.
Baca Juga: Kode Akun Pajak PPN dalam Pelaporan Bendahara BOS
Langkah-Langkah Cara Membayar Pajak Dana BOS
Berikut tahapan cara bayar pajak dana bos oleh sekolah penerima bantuan operasional melalui DJP Online:
- Bagi sekolah yang belum memiliki nomor pokok wajib pajak, lakukan Daftar NPWP terlebih dahulu.
- Kemudian buat akun pajak sekolah dengan Registrasi DJP Online.
- Setelah terdaftar, login ke akun pajak sekolah bersangkutan dengan memasukkan NPWP, kata sandi, dan kode keamanan yang tertera pada kolom tersedia.
- Setelah masuk ke halaman utama, buat kode billing dengan pilih menu “Bayar”, lalu klik bagian “e-Billing”.
- Kemudian akan masuk ke halaman “Surat Setoran Elektronik”. Pada laman “Form Buat Kode Billing”, isikan data-data pengguna NPWP, seperti identitas dan jenis pajak dan jenis setoran yang akan dibayarkan.
- Lalu isikan tahun pajak pada kolom yang tersedia, jumlah nominal pajak yang akan dibayar dan tuliskan nominal terbilangnya, dan isian uraian jenis pajaknya. Contoh: PPh 23 – SMA Negeri 8 Jakarta Bulan Mei 2023 (untuk jenis pajak dan bulan yang sama bisa digabung).
- Jika semua kolom “Form Buat Kode Billing” sudah selesai diisi, berikutnya klik “Buat Kode Billing”. Lalu, masukkan kode keamanan yang tertera, dan klik “Submit”.
- Maka akan muncul “Ringkasan Surat Setoran Elektronik”. Periksa kembali pengisian form Kode Billing tersebut, jika dipastikan sudah benar, klik “Cetak Kode Billing”.
- Bayar pajak dana BOS yang tertera pada kode billing melalui pos atau bank persepsi.
- Unduh bukti pembayaran pajaknya.
Sebagai tambahan informasi pada poin 5 pembayaran pajak dana BOS tersebut, berikut kode jenis pajak dan kode jenis setorannya:
| Kode Jenis Pajak | Kode Jenis Setoran | Masa Pajak |
| 411121 | PPh Pasal 21 | 402 – Final 21 Honor/dll Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun | Pilih sesuai bulan yang akan dibayar |
| 411124 | PPh Pasal 23 | 104 – Jasa | Pilih sesuai bulan yang akan dibayar |
| 411211 | PPN Dalam Negeri | 910 – Pemungutan oleh Bendaharawan APBN | Pilih sesuai bulan yang akan dibayar |
Lebih Mudah Cara Bayar Pajak BOS di e-Billing Klikpajak
Anda juga dapat melihat tutorial bayar pajak dana bos online melalui eBilling Klikpajak berikut ini:
1. Login ke akun Klikpajak Anda. Jika belum memiliki akun, lakukan Registrasi Klikpajak terlebih dahulu.
2. Setelah berhasil masuk ke akun pajak Klikpajak Anda, pada halaman utama pilih menu “E-Billing”, klik “Buat ID Billing”.
3. Kemudian buat ID Billing dengan mengisi semua kolom yang tersedia, seperti Jenis Pajak (KAP dan KJS), kolom NPWP dan Nama Perusahaan (Sekolah) akan terisi otomatis.
- Lanjutkan mengisi kolom Masa Pajak dengan memilih sesuai bulan yang akan dibayar pajaknya dan Tahun Pajaknya.
- Isi kolom “Uraian” sesuai jenis pajak yang akan dibayar.
- Masukkan jumlah yang dibayar.
- Jika semua kolom sudah terisi, klik button “Buat ID Billing”.
4. Selanjutnya akan muncul ringkasan “Pajak siap untuk dibayarkan” beserta nomor Kode Billing. Periksa kembali apakah sudah sesuai, kemudian lanjutkan pembayaran dengan klik “Bayar Pajak”.
5. Lanjutkan proses bayar pajak Dana BOS dengan memilih metode pembayaran, apakah melalui virtual account bank, OVO, ataupun QRIS.
- Apabila memilih metode pembayaran melalui virtual account, pilih jenis bank yang digunakan untuk mentransfer pembayarannya.
- Maka akan muncul rinciannya, lalu klik “Konfirmasi Pembayaran”.
6. Setelah berhasil membayarkan pajak Dana BOS, Anda akan menerima bukti pembayaran elektronik resmi dari Ditjen Pajak.
Setelah sekolah membayarkan pada dana BOS, maka pihak Bendahara keluaran akan mengelolanya seperti pembuatan bukti potong hingga pelaporannya.
Batas Waktu Pembayaran / Penyetoran Pajak Dana BOS
Pajak dana BOS atas pengenaan PPh 21, PPh 23, PPh 4 (2) dibayarkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
Sedangkan pajak dana BOS atas pengenaan PPh 22 yang dipungut KPA atau PPSPM sebagai pemungut PPh 22, dibayarkan pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran kepada PKP rekanan pemerintah melalui KPPN.
PPh Pasal 22 yang dipungut bendahara pengeluaran disetorkan paling lama 7 hari setelah pelaksanaan pembayaran.
Batas akhir pembayaran pemungutan PPN atau PPN dan PPnBM yang dipungut PPSPM sebagai pemungut PPN, harus disetorkan pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran kepada PKP rekanan pemerintah melalui KPPN.
Sedangkan untuk PPN atau PPN dan PPnBM yang dipungut bendahara pengeluaran, wajib disetorkan paling lambat 7 hari setelah tanggal pelaksanaan kepada PKP rekanan pemerintah melalui KPPN.
Secara umum, pembayaran PPh 21, 22, 23, 4 ayat 2, dan PPN melalui aplikasi e-Billing seperti berikut:
- Langkah-Langkah Cara Bayar Pajak Online
Itulah penjelasan tentang perhitungan dan pembayaran pajak dana BOS online, semoga dapat membantu Anda!
FAQs
Bagaimana cara perhitungan PPN 11 %? ›
Contoh lain rumus cara menghitung PPN 11 persen adalah, jika ada seseorang mengimpor barang kena pajak yang dikenai tarif 11 persen dengan nilai impor Rp 30.000.000. Pajak pertambahan nilai yang dipungut lewat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bisa dihitung dengan cara =11 persen x Rp 30.000.000 = Rp 3.300.000.
Bagaimana cara membayar E Billing pajak? ›- Log in ke laman djponline.pajak.go.id.
- Masukkan NPWP, password, dan kode keamanan untuk login ke akun Anda.
- Selanjutnya pilih menu e-Billing System.
- Pilih pada menu Isi SSE.
- Kemudian Anda akan mendapat form Surat Setoran Elektronik (SSE) yang harus Anda isi.
- Dapatkan nomor seri faktur pajak melalui e-Nofa.
- Rekam nomor seri faktur pajak di aplikasi e-Faktur.
- Masukkan data secara manual di aplikasi e-Faktur.
- Unduh PDF e-Faktur.
- Siapkan faktur komersial.
- Kirim faktur dan e-Faktur ke pelanggan.
- Cek SPT Masa PPN.
Belanja barang yang nilai atau harganya di bawah Rp10.000.000 hanya dikenakan PPN saja. Sedangkan belanja barang yang nilai atau harganya di atas Rp10.000.000 akan dikenakan PPN dan PPh Pasal 22.
Apa artinya PPN 11%? ›PPN adalah tarif pajak yang dikenakan pada suatu transaksi konsumsi barang dan jasa dalam negeri, oleh wajib pajak (WP). Adanya kenaikan tarif PPN menjadi 11 persen, maka jenis barang dan jasa yang tidak dikecualikan dalam pengenaan PPN harganya akan naik.
Bayar pajak online lewat aplikasi apa? ›Aplikasi yang bisa digunakan untuk membayar pajak STNK online untuk kendaraan bermotor di Indonesia adalah aplikasi SIGNAL yang merupakan Samsat digital nasional.
Berapa persen penghasilan kena pajak? ›Besar Pajak Penghasilan (PPh)
PKP Rp50 juta dikenai tarif PPh 5 persen. PKP Rp50 juta-Rp250 juta dikenai tarif PPh 15 persen. PKP Rp250 juta-Rp500 juta dikenai tarif PPh 30 persen. PKP di atas Rp500 juta dikenai tarif PPh 30 persen.
1. Wajib pajak masuk ke laman resmi DJP Online, www.pajak.go.id melalui handphone ataupun laptop. 2. Login dengan memasukkan nomor NIK/NPWP dan password serta kode keamanaan. 3. Jika sudah login, maka klik lapor dan pilih e-filing serta buat SPT.
Bagaimana cara menghindari pajak? ›- Distribusikan Pajak kepada Orang Lain. ...
- Memaksimalkan Pengurang Pajak (Tax Deduction) ...
- Pemilihan Bentuk Usaha yang Tepat. ...
- Pemilihan Lokasi Perusahaan. ...
- Penghematan Pajak (Tax Saving) ...
- Penyebaran Penghasilan dan Biaya. ...
- Pemilihan Metode Akuntansi.
- Vaksin polio.
- Buku dan kitab suci.
- Mesin dan peralatan pabrik.
- Barang hasil kelautan dan perikanan, ternak, bibit dan/atau benih, pakan dan bahan pakan.
- Listrik, air bersih, senjata, amunisi.
- Kendaraan darat khusus bagi TNI/Polri.
- Satuan rumah susun milik tetap.
Siapa yang membayar pajak PPN? ›
PPN atau Pajak Pertambahan Nilai dikenakan dan disetorkan oleh pengusaha atau perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Namun beban PPN tersebut ditanggung oleh konsumen akhir.
Bayar PPN paling lambat kapan? ›PPN atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran sebagai Pemungut PPN, harus disetor paling lama tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
Pembayaran PPN paling lambat tanggal berapa? ›Pembayaran dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dan batas pelaporan pajaknya pada akhir bulan berikutnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 242/PMK.
Bagaimana cara menghitung penghasilan bruto? ›- Penghasilan bruto = Penghasilan bersih - PTKP.
- Penghasilan bruto = Rp 96 juta - Rp 58,5 juta.
- Penghasilan bruto = Rp 37,5 juta.
Pajak UMKM yang Berlaku Tahun Ini
Melalui peraturan tersebut, disebutkan bahwa pengusaha dengan peredaran bruto tertentu (UMKM) dengan omzet tidak melebihi Rp4,8 miliar per tahun dikenakan tarif sebesar 0,5%.
Sehingga, pekerja baru akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) ketika gaji yang dimiliki minimal Rp5 juta dalam sebulan. Persentase pengenaan pajak PPh berdasarkan Pasal 21 masih sama, yaitu sebesar 5%. Perubahan ini tertuang di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).
PPN 1 1 persen untuk apa saja? ›Jakarta (ANTARA) - Pemerintah mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1,1 persen untuk pembelian agunan mulai 1 Mei 2023.
Tarif pajak apa saja? ›Secara struktural, setidaknya ada 4 jenis tarif pajak yaitu antara lain adalah tarif progresif, tarif degresif, tarif proporsional, tarif tetap atau regresif.
Belanja di bawah 2 juta apakah kena pajak? ›Jika kita melakukan pembelian barang, misalnya ATK kepada rekanan dengan nilai di atas 2 juta rupiah, maka bendahara pemerintah wajib memungut PPh Pasal 22 sebesar 1,5%.
Setelah bayar pajak online Apa yang harus dilakukan? ›Setelah membayar pajak kendaraan bermotor secara online, datanglah ke kantor Samsat terdekat. Jangan lupa membawa dokumen yang dibutuhkan seperti bukti pembayaran dan KTP asli yang sesuai dengan STNK. Setelah sampai di kantor Samsat, kunjungi loket pencetakan STNK untuk menyerahkan semua dokumen yang dibawa tadi.
Apakah aplikasi online pajak Aman? ›
Apakah aplikasi OnlinePajak aman? Aman, penggunaan aplikasi OnlinePajak sudah diatur Direktorat Jenderal Pajak dengan Surat Keputusan Nomor KEP-25/PJ/2015 pada tanggal 18 Februari 2015.
Bagaimana cara membayar pajak secara offline? ›Cara Bayar Pajak Rumah secara Offline
Mendatangi langsung gerai pembayaran PBB seperti kantor pos, bank, kantor kelurahan, maupun Indomaret. Tunjukan STTP atau sebutkan NOP kepada petugas. Selesaikan pembayaran sesuai dengan nominal yang dibebankan.
Menurut Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), pelaporan SPT Tahunan juga tak dikecualikan bagi wajib pajak dengan gaji di bawah penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sebesar Rp 54 juta per tahun atau Rp 4,5 juta per bulan.
Berapa pajak penghasilan 2 juta? ›Apabila penghasilan Saudara sebesar Rp 2.000.000 tersebut berasal dari usaha maka akan dikenai Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 0,5 persen dari jumlah peredaran bruto sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (PP 23/2018).
Gaji 3 juta per bulan apakah kena pajak? ›Adapun, aturan pajak penghasilan (PPh) orang pribadi dan pengusaha kecil mengalami perubahan. Satu hal yang patut disoroti adalah Penghasilan Tidak kena Pajak (PTKP). Dengan PP ini, maka masyarakat yang gajinya di bawah Rp 4,5 juta per bulan sah tidak dikenakan pajak.
Apa yang terjadi jika tidak lapor pajak? ›"Sanksinya adalah pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar," tulis aturan tersebut.
Berapa denda jika tidak lapor pajak? ›Berdasarkan aturan dalam pasal 7 ayat 1 UU KUP, sanksi administrasi merupakan sanksi yang diberikan dalam bentuk denda. Besaran denda telat lapor SPT Pajak adalah Rp 100.000 bagi wajib pajak orang pribadi, dan Rp 1.000.000 bagi wajib pajak badan.
Bagaimana jika telat lapor pajak? ›- Denda Rp100.000 untuk wajib pajak pribadi atau pemilik NPWP perorangan.
- Denda Rp1.000.000 untuk wajib pajak badan usaha atau perusahaan yang beroperasi di Indonesia.
- Denda Rp500.000 untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.
PPN merupakan pajak yang dikenakan atas setiap barang dan jasa yang memiliki pertambahan nilai dalam peredarannya dari konsumen dan produsen. Tarif PPN sebesar 11%. Cara menghitung PPN: Tarif PPN x DPP (11% x DPP).
Apakah belanja dibawah 2 juta kena PPN? ›Berdasarkan ketentuan Pasal 12 dan Pasal 18 PMK 59 Tahun 2022 disebutkan bahwa pembayaran oleh bendahara instansi pemerintah atas belanja barang yang nilainya kurang dari 2 juta (tidak termasuk PPN) tidak dilakukan pemungutan PPh 22 dan Pajak Pertambahan Nilai PPN.
Apakah ada PPN 1%? ›
Sejak 1 April 2022, biaya transportasi (freight charge) yang terdapat dalam jasa pengurusan transportasi atau sering disebut freight forwarding telah dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1,1%. Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71/PMK.
Apakah pembelian ATK kena pajak? ›Jika kita melakukan pembelian barang, misalnya ATK kepada rekanan dengan nilai di atas 2 juta rupiah, maka bendahara pemerintah wajib memungut PPh Pasal 22 sebesar 1,5%.
Berapa persen pajak PPN dan PPh? ›Tarif PPN atas pembelian barang adalah 10% dari nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau harga barang itu sendiri. Sedangkan tarif PPh Pasal 22 atas pembelian barang yang dilakukan bendahara pemerintah, BUMN adalah sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN dan tidak final.
Berapa DPP PPN 11 persen? ›Seiring naiknya tarif PPN menjadi 11 persen, maka ketentuan pengenaan pajak pertambahan nilai dan dasar pengenaan pajaknya adalah sebagai berikut: Nilai yang terkandung dalam pembelian barang/jasa kena pajak adalah 111% (sebelumnya 110%) DPP adalah 100/111 x nilai pembelian termasuk PPN (sebelumnya 100/110)
Berapa tarif pajak penghasilan? ›Besar Pajak Penghasilan (PPh)
PKP Rp50 juta dikenai tarif PPh 5 persen. PKP Rp50 juta-Rp250 juta dikenai tarif PPh 15 persen. PKP Rp250 juta-Rp500 juta dikenai tarif PPh 30 persen. PKP di atas Rp500 juta dikenai tarif PPh 30 persen.
Tarif PPN sendiri telah ditetapkan pemerintah Indonesia menjadi 11 persen sejak 1 April 2022 lalu dan akan dinaikkan secara bertahap sampai dengan 12 persen di tahun 2025.
Kapan harus bayar PPN? ›PPN atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Pemungut PPN selain Bendahara Pemerintah yang ditunjuk, harus disetor paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
1% pajak apa? ›Definisi Tarif PPN 1% Tarif PPN 1% merupakan besaran tarif pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang disematkan kepada beberapa jenis transaksi yang menggunakan nilai lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak (DPP).
PPN dibayarkan kemana? ›PPN dibebankan atas transaksi jual-beli barang atau jasa yang dilakukan oleh Wajib Pajak Badan yang telah terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pajak tersebut dibebankan kepada konsumen akhir.
Apa saja yang tidak terkena PPN? ›- Jasa pelayanan kesehatan medis.
- Jasa pelayanan sosial.
- Jasa keuangan.
- Jasa asuransi.
- Jasa pendidikan.
- Jasa kesenian dan hiburan.
Biaya Fotocopy kena pajak apa? ›
Fotocopy termasuk kategori pengadaan barang cetak, sbg bendaharawan memungut PPh ps 22 sebesar 1,5% untuk transaksi >1 juta.
Barang apa saja yang kena pajak? ›- Barang hasil pertambangan atau pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya seperti minyak mentah gas bumi dan lainnya.
- Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat seperti garam beras jagung dan lainnya.
PPh Pasal 22 dikenakan terhadap perdagangan barang yang dianggap 'menguntungkan', karena itu PPh Pasal 22 dapat dikenakan baik saat penjualan maupun pembelian. Tarif PPh Pasal 22 bervariasi tergantung dari objek pajaknya, yaitu berkisar antara 0,25%-1,5%.